Lewati ke konten
Tes CPNS

Bank soal TWK: Bela Negara

Sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa. Ada 25 soal. Latihan interaktif topik ini.

  1. Soal 1 (tingkat mudah)

    Ketentuan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercantum dalam ....

    1. A. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
    2. B. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945
    3. C. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
    4. D. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
    5. E. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: ‘Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara’. Pasal 27 ayat (1) mengatur kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

  2. Soal 2 (tingkat sedang)

    Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia menurut Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah sistem ....

    1. A. pertahanan militer profesional
    2. B. keamanan nasional terpusat
    3. C. pertahanan dan keamanan rakyat semesta
    4. D. pertahanan aktif berbasis aliansi
    5. E. keamanan wilayah berbasis kekuatan maritim
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Pasal 30 ayat (2) menyatakan usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Indonesia tidak menganut sistem aliansi militer.

  3. Soal 3 (tingkat mudah)

    Hari Bela Negara diperingati setiap tahun pada tanggal ....

    1. A. 17 Agustus
    2. B. 19 Desember
    3. C. 28 Oktober
    4. D. 10 November
    5. E. 20 Mei
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Hari Bela Negara ditetapkan melalui Keppres No. 28 Tahun 2006 dan diperingati setiap 19 Desember, mengenang pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948. Tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan.

  4. Soal 4 (tingkat sedang)

    Setelah Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) dan ditawannya Soekarno-Hatta, mandat memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra diberikan kepada ....

    1. A. Syafruddin Prawiranegara
    2. B. Sutan Sjahrir
    3. C. Mohammad Natsir
    4. D. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
    5. E. A.H. Nasution
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI di Bukittinggi, Sumatra Barat, sehingga pemerintahan RI tetap berjalan. Peristiwa inilah yang menjadi dasar Hari Bela Negara.

  5. Soal 5 (tingkat mudah)

    Berikut adalah nilai dasar bela negara, kecuali ....

    1. A. cinta tanah air
    2. B. sadar berbangsa dan bernegara
    3. C. rela berkorban untuk bangsa dan negara
    4. D. mengutamakan kepentingan kelompok
    5. E. kemampuan awal bela negara
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Lima nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Mengutamakan kelompok bertentangan dengan semangat persatuan.

  6. Soal 6 (tingkat sedang)

    Seorang guru yang mencerdaskan siswa di daerah terpencil menunjukkan bentuk keikutsertaan dalam upaya bela negara menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002, yaitu ....

    1. A. pengabdian sesuai dengan profesi
    2. B. pendidikan kewarganegaraan
    3. C. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
    4. D. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela
    5. E. pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 menyebut empat bentuk: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Guru mengabdi melalui profesinya.

  7. Soal 7 (tingkat sulit)

    Berikut ini yang merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 adalah ....

    1. A. pendidikan kesehatan reproduksi
    2. B. wajib militer bagi seluruh warga negara
    3. C. pengabdian sebagai kepala daerah
    4. D. pendidikan kewarganegaraan
    5. E. pendidikan kepramukaan secara wajib bagi semua usia
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Pasal 9 ayat (2) menyebut pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib; dan pengabdian sesuai profesi. Indonesia tidak menerapkan wajib militer bagi seluruh warga negara.

  8. Soal 8 (tingkat mudah)

    Seorang siswa SMA meraih juara olimpiade sains tingkat dunia dan membawa nama Indonesia. Prestasinya merupakan bentuk bela negara ....

    1. A. militer, karena bertujuan mempertahankan wilayah
    2. B. fisik, karena memerlukan latihan jasmani
    3. C. nonfisik atau nonmiliter, karena mengharumkan nama bangsa melalui prestasi
    4. D. tidak ada, karena bela negara hanya tugas TNI
    5. E. tidak ada, karena prestasi pribadi tidak ada hubungannya dengan negara
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Bela negara tidak hanya bersifat militer. Prestasi yang mengharumkan nama bangsa, menjaga lingkungan, atau menaati hukum merupakan bela negara nonmiliter. Menganggapnya hanya tugas TNI keliru karena Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 membebankan hak dan kewajiban kepada setiap warga negara.

  9. Soal 9 (tingkat sulit)

    Menurut UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara menjadi anggota Komponen Cadangan bersifat ....

    1. A. wajib, karena Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mewajibkan bela negara
    2. B. wajib bagi seluruh warga negara berusia 18–35 tahun
    3. C. wajib bagi ASN, tetapi sukarela bagi warga lain
    4. D. ditentukan secara sepihak oleh kepala daerah
    5. E. sukarela, sehingga seseorang tidak dapat dipaksa mendaftar
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pembentukan Komponen Cadangan didasarkan pada kesukarelaan: warga mendaftar, mengikuti seleksi, dan menjalani pelatihan. Kewajiban bela negara dalam UUD tidak berarti wajib menjadi anggota Komponen Cadangan; pemaksaan bertentangan dengan asas kesukarelaan dalam UU PSDN.

  10. Soal 10 (tingkat mudah)

    Dalam UU No. 23 Tahun 2019, kekuatan utama pertahanan negara yang didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung adalah ....

    1. A. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    2. B. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    3. C. Badan Intelijen Negara
    4. D. Kejaksaan Republik Indonesia
    5. E. pemerintah daerah
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: UU PSDN menetapkan TNI sebagai Komponen Utama pertahanan negara, didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Polri bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

  11. Soal 11 (tingkat sulit)

    Dalam menghadapi ancaman nonmiliter seperti serangan siber terhadap sistem layanan publik, menurut Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2002, unsur utama sistem pertahanan negara adalah ....

    1. A. TNI, karena pertahanan negara selalu menjadi tugas TNI
    2. B. Komponen Cadangan, karena merupakan kekuatan pertahanan terlatih
    3. C. Polri secara tunggal, karena tidak ada unsur lain yang berwenang
    4. D. lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai bentuk dan sifat ancaman, didukung unsur kekuatan bangsa lainnya
    5. E. masyarakat umum tanpa keterlibatan pemerintah
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa ancaman nonmiliter dihadapi oleh lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman, dengan dukungan unsur lain dari kekuatan bangsa. Pada ancaman militer, TNI adalah komponen utama.

  12. Soal 12 (tingkat mudah)

    Berikut yang termasuk ancaman nonmiliter terhadap negara adalah ....

    1. A. invasi pasukan negara lain ke wilayah Indonesia
    2. B. penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila melalui media sosial
    3. C. pemberontakan bersenjata yang ingin memisahkan diri
    4. D. pengeboman objek vital oleh kelompok bersenjata
    5. E. blokade laut oleh angkatan perang asing
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Ancaman nonmiliter mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan keselamatan umum, sehingga penyebaran paham anti-Pancasila termasuk ke dalamnya. Invasi, pemberontakan bersenjata, dan blokade bersenjata merupakan ancaman militer.

  13. Soal 13 (tingkat mudah)

    Seseorang berkata, ‘Bela negara itu pilihan pribadi, bukan kewajiban.’ Pernyataan ini kurang tepat karena menurut UUD NRI Tahun 1945 bela negara adalah ....

    1. A. hak sekaligus kewajiban setiap warga negara
    2. B. kewajiban TNI saja
    3. C. hak warga negara tertentu saja
    4. D. kewajiban pemerintah saja
    5. E. pilihan yang boleh ditolak asal alasannya jelas
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan. Karena itu, bela negara tidak hanya pilihan pribadi.

  14. Soal 14 (tingkat mudah)

    Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebut alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum adalah ....

    1. A. Tentara Nasional Indonesia
    2. B. Badan Narkotika Nasional
    3. C. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    4. D. Kejaksaan Republik Indonesia
    5. E. Satuan Polisi Pamong Praja
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Pasal 30 ayat (4) menetapkan Polri sebagai alat negara untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas TNI diatur Pasal 30 ayat (3): mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

  15. Soal 15 (tingkat sedang)

    Anda ASN dan mengetahui rekan kerja secara aktif mengajak orang lain menolak Pancasila serta ingin mengganti dasar negara. Sikap yang paling sesuai dengan nilai bela negara adalah ....

    1. A. membiarkannya karena itu urusan pribadinya
    2. B. mengikuti ajakannya agar hubungan kerja tetap baik
    3. C. menyebarkan fotonya di media sosial untuk mempermalukannya
    4. D. menganggapnya biasa sebab semua orang bebas berpendapat
    5. E. menegurnya dan memberi pemahaman tentang Pancasila, lalu melapor kepada atasan atau pihak berwenang jika tidak berhenti
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Menolak ideologi Pancasila adalah ancaman terhadap negara dan bertentangan dengan kewajiban ASN. Langkah bertahap berupa teguran dan penjelasan, lalu pelaporan, sesuai dengan nilai ‘yakin Pancasila sebagai ideologi negara’. Mempermalukan di media sosial bukan cara yang tepat.

  16. Soal 16 (tingkat sedang)

    Banjir bandang melanda kabupaten tempat Anda bertugas pada hari Minggu. Atasan meminta pegawai membantu logistik di posko. Sikap yang mencerminkan nilai rela berkorban adalah ....

    1. A. menolak karena hari Minggu bukan hari kerja
    2. B. bersedia hanya jika mendapat uang lembur
    3. C. bersedia membantu sesuai penugasan walaupun di luar jam kerja
    4. D. membantu hanya jika yang terkena banjir kerabat sendiri
    5. E. memberi tahu atasan bahwa urusan bencana tidak ada hubungan dengan tugas pegawai
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Rela berkorban berarti mendahulukan kepentingan umum, termasuk waktu dan tenaga, saat negara atau masyarakat membutuhkan. Mensyaratkan imbalan atau hanya membantu kerabat menunjukkan sikap pamrih.

  17. Soal 17 (tingkat sulit)

    Ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3)) serta usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945) dimasukkan ke dalam UUD pada ....

    1. A. naskah asli UUD 1945 (1945)
    2. B. Perubahan Pertama (1999)
    3. C. Perubahan Ketiga (2001)
    4. D. Perubahan Keempat (2002)
    5. E. Perubahan Kedua (2000)
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 hasil Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada Agustus 2000, sebagaimana juga Pasal 28A–28J mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, Pasal 30 hanya satu ayat dan Pasal 27 hanya dua ayat.

  18. Soal 18 (tingkat sedang)

    Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nilai bela negara yang paling menonjol dari peristiwa itu adalah ....

    1. A. penguasaan wilayah baru lewat peperangan
    2. B. pencarian keuntungan ekonomi dari sekutu
    3. C. keinginan mendirikan negara terpisah
    4. D. rela berkorban mempertahankan kemerdekaan dari kekuatan asing
    5. E. penolakan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Pertempuran Surabaya menggambarkan perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu dan NICA demi mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Nilai utamanya adalah cinta tanah air dan kerelaan berkorban.

  19. Soal 19 (tingkat sulit)

    Warga negara yang dapat mendaftar sebagai anggota Komponen Cadangan menurut UU No. 23 Tahun 2019 adalah mereka yang berusia ....

    1. A. paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 30 tahun
    2. B. paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun
    3. C. paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 45 tahun
    4. D. paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 55 tahun
    5. E. paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 40 tahun
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Salah satu syarat pendaftar Komponen Cadangan dalam UU PSDN adalah warga negara berusia 18 sampai 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi persyaratan lain. Usia lain hanyalah pengecoh.

  20. Soal 20 (tingkat sedang)

    Ketika melihat penebangan liar di hutan lindung dekat tempat tinggal, tindakan yang mencerminkan bela negara adalah ....

    1. A. melapor kepada aparat atau dinas kehutanan yang berwenang
    2. B. membiarkannya karena itu urusan petugas
    3. C. ikut menebang agar tidak ketinggalan
    4. D. menghadang pelaku dengan senjata tajam
    5. E. membeli kayu hasil tebangan tersebut
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Melindungi sumber daya alam dari perusakan adalah bentuk bela negara nonmiliter. Warga berperan membantu aparat dengan melapor melalui jalur resmi, bukan main hakim sendiri. Membeli kayu ilegal justru mendukung kejahatan.

  21. Soal 21 (tingkat sedang)

    Sebuah negara tetangga mengklaim suatu kesenian tradisional Indonesia sebagai miliknya, dan warganet ramai menyerang warga negara itu dengan ujaran kebencian. Sikap yang paling tepat sebagai wujud bela negara adalah ....

    1. A. membalas dengan ujaran kebencian agar mereka jera
    2. B. melestarikan dan mempromosikan kesenian itu, mendukung langkah diplomatik pemerintah, dan menghindari ujaran kebencian
    3. C. menuntut pemerintah menyatakan perang
    4. D. membiarkannya karena kesenian itu tidak terlalu penting
    5. E. menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar viral
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Bela negara di bidang budaya dilakukan dengan melestarikan dan memperkenalkan budaya sendiri serta menempuh jalur diplomasi. Ujaran kebencian dan hoaks merusak citra bangsa dan tidak menyelesaikan masalah.

  22. Soal 22 (tingkat mudah)

    Menurut UU No. 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah ....

    1. A. segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman
    2. B. usaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri
    3. C. kegiatan TNI di wilayah perbatasan saja
    4. D. upaya pemerintah mensejahterakan seluruh rakyat
    5. E. kerja sama militer dengan negara sahabat
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2002 mendefinisikan pertahanan negara sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

  23. Soal 23 (tingkat sedang)

    Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta berarti sistem yang ....

    1. A. hanya dijalankan oleh TNI sebagai tentara profesional
    2. B. hanya diaktifkan ketika perang sudah berlangsung
    3. C. bergantung pada bantuan militer negara sahabat
    4. D. hanya menggunakan sumber daya militer
    5. E. melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 menyebut sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, dipersiapkan sejak dini, dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Karena itu, pertahanan tidak hanya tugas TNI.

  24. Soal 24 (tingkat sedang)

    Menurut Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pihak yang berwenang menyatakan perang dengan persetujuan DPR adalah ....

    1. A. Panglima TNI
    2. B. Menteri Pertahanan
    3. C. Ketua DPR
    4. D. Presiden
    5. E. Ketua Mahkamah Agung
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden, dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Panglima TNI melaksanakan komando operasional, bukan menyatakan perang.

  25. Soal 25 (tingkat sedang)

    Menurut Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah ....

    1. A. Panglima TNI
    2. B. Menteri Pertahanan
    3. C. Presiden
    4. D. Dewan Perwakilan Rakyat
    5. E. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: ‘Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara’. Panglima TNI memimpin TNI secara operasional di bawah Presiden.