Lewati ke konten
Tes CPNS

Bank soal TWK: Pilar Negara

Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada 30 soal. Latihan interaktif topik ini.

  1. Soal 1 (tingkat mudah)

    Pada sidang pertama BPUPK tanggal 1 Juni 1945, seorang tokoh menyampaikan pidato yang memuat lima asas dasar negara dan menamainya "Pancasila". Tokoh tersebut adalah ...

    1. A. Mohammad Yamin
    2. B. Soepomo
    3. C. Ir. Soekarno
    4. D. Drs. Mohammad Hatta
    5. E. dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Istilah Pancasila dikemukakan Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, sehingga tanggal itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Mohammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan Soepomo pada 31 Mei 1945, sedangkan Radjiman Wedyodiningrat adalah Ketua BPUPK, bukan pengusul lima asas tersebut.

  2. Soal 2 (tingkat mudah)

    Dalam masa persidangan BPUPK dibentuk Panitia Sembilan yang pada 22 Juni 1945 berhasil menyusun naskah rumusan dasar negara. Naskah itu kelak menjadi bahan utama Pembukaan UUD 1945 dan dikenal sebagai ...

    1. A. Piagam Jakarta
    2. B. Naskah Proklamasi
    3. C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
    4. D. Konstitusi RIS 1949
    5. E. Supersemar
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Panitia Sembilan yang diketuai Ir. Soekarno menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945. Naskah Proklamasi dibuat pada 17 Agustus 1945, sedangkan dokumen lainnya muncul jauh setelah masa persidangan BPUPK.

  3. Soal 3 (tingkat sedang)

    Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan penting. Keputusan yang BUKAN dihasilkan pada sidang tersebut adalah ...

    1. A. mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara
    2. B. memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
    3. C. menetapkan Aturan Peralihan, antara lain Presiden untuk sementara dibantu sebuah Komite Nasional
    4. D. mengesahkan rumusan akhir Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara
    5. E. membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pembagian wilayah menjadi delapan provinsi diputuskan pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, bersama pembentukan departemen pemerintahan. Keempat keputusan lainnya diambil pada sidang 18 Agustus 1945, termasuk pengesahan UUD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Aturan Peralihan (Pasal IV) yang menyebut bantuan Komite Nasional.

  4. Soal 4 (tingkat sedang)

    Pada 18 Agustus 1945, anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam rumusan sila pertama Piagam Jakarta dihapus dan diganti dengan "Yang Maha Esa". Alasan utama perubahan tersebut adalah ...

    1. A. menghilangkan nilai ketuhanan dari dasar negara agar negara bersifat sekuler
    2. B. menjaga persatuan seluruh bangsa, karena ada keberatan dari tokoh-tokoh wilayah yang penduduknya mayoritas nonmuslim terhadap rumusan itu
    3. C. memenuhi permintaan pemerintah militer Jepang
    4. D. menyesuaikan dengan pidato Soepomo tanggal 31 Mei 1945
    5. E. mengutamakan agama dengan pemeluk terbanyak
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Rumusan sila pertama diubah demi menjaga persatuan bangsa setelah muncul keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur. Perubahan itu tidak menghilangkan nilai ketuhanan, karena "Ketuhanan Yang Maha Esa" tetap menjadi sila pertama dan ditegaskan lagi dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.

  5. Soal 5 (tingkat mudah)

    Rumusan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, terdapat pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ...

    1. A. pertama
    2. B. kedua
    3. C. ketiga
    4. D. keempat
    5. E. kelima
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Tujuan negara, dasar negara (Pancasila), dan bentuk negara dirumuskan pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Alinea pertama memuat dalil objektif bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, alinea kedua memuat perjuangan menuju kemerdekaan, dan alinea ketiga memuat motivasi spiritual dan pernyataan kemerdekaan. Pembukaan hanya memiliki empat alinea.

  6. Soal 6 (tingkat sedang)

    Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki tiga tataran nilai. Ketentuan dalam undang-undang dan kebijakan yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila secara lebih operasional termasuk tataran nilai ...

    1. A. dasar
    2. B. instrumental
    3. C. praksis
    4. D. universal
    5. E. kultural
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Nilai instrumental adalah penjabaran nilai dasar dalam bentuk UUD, undang-undang, dan kebijakan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai dasar adalah hakikat kelima sila yang tetap, sedangkan nilai praksis adalah pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan peraturan itu sendiri.

  7. Soal 7 (tingkat mudah)

    Warga sebuah desa berbeda pendapat mengenai lokasi pembangunan balai desa. Sikap yang paling mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila adalah ...

    1. A. membahasnya dalam musyawarah, mendengarkan semua pihak, lalu menerima keputusan bersama secara bertanggung jawab
    2. B. mengikuti kelompok yang paling banyak jumlahnya tanpa mendengar keberatan pihak lain
    3. C. menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tokoh yang paling dihormati
    4. D. melakukan pemungutan suara tanpa diskusi supaya cepat selesai
    5. E. membangun balai desa di lokasi pilihan masing-masing kelompok
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menuntut keputusan diambil melalui musyawarah yang menghargai semua pihak. Pilihan lain mengabaikan prinsip musyawarah karena memaksakan kehendak, menyerahkan keputusan kepada satu orang, atau memecah kesepakatan.

  8. Soal 8 (tingkat sedang)

    Sebelum Perubahan Ketiga, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Setelah perubahan, kedaulatan rakyat "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Akibat perubahan itu bagi kedudukan MPR adalah ...

    1. A. MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara pelaksana tunggal kedaulatan rakyat
    2. B. MPR dibubarkan dan fungsinya diambil alih DPR
    3. C. MPR dihapuskan karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat
    4. D. MPR menjadi salah satu lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya
    5. E. MPR hanya beranggotakan anggota DPR
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Setelah Perubahan Ketiga (2001), MPR bukan lagi pelaksana tunggal kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR tetap ada dan menurut Pasal 2 ayat (1) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga pilihan B, C, dan E keliru.

  9. Soal 9 (tingkat mudah)

    Seorang pejabat tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Prinsip ini bersumber dari ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang tercantum dalam ...

    1. A. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945
    2. B. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
    3. C. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
    4. D. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945
    5. E. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ayat (1) mengatur bentuk negara kesatuan berbentuk republik, ayat (2) mengatur kedaulatan rakyat, dan Pasal 27 ayat (1) mengatur persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

  10. Soal 10 (tingkat sedang)

    Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih ...

    1. A. anggota MPR, anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah
    2. B. anggota DPR, anggota DPD, Presiden, Wakil Presiden, gubernur, bupati, dan wali kota
    3. C. anggota DPR, anggota DPRD, hakim agung, dan anggota BPK
    4. D. anggota MPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan Presiden
    5. E. anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pasal 22E ayat (2) menyebut pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Anggota MPR tidak dipilih tersendiri karena MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, sedangkan hakim agung dan anggota BPK dipilih melalui mekanisme lain. Pemilihan kepala daerah bersumber dari Pasal 18 ayat (4) yang menyebut dipilih secara demokratis.

  11. Soal 11 (tingkat sedang)

    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilantik apabila memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya sekian persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Besar persentase minimum suara di setiap provinsi tersebut menurut Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah ...

    1. A. 20%
    2. B. 25%
    3. C. 30%
    4. D. 40%
    5. E. 50%
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Pasal 6A ayat (3) mensyaratkan lebih dari 50% suara nasional dan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi. Jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat, dua pasangan peraih suara terbanyak maju ke putaran kedua sesuai Pasal 6A ayat (4).

  12. Soal 12 (tingkat sedang)

    Dalam sebuah rapat, seorang anggota DPR menyatakan bahwa Presiden dapat membubarkan DPR jika kebijakan pemerintah terus ditolak. Pernyataan itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena ...

    1. A. pembubaran DPR hanya dapat dilakukan Presiden setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung
    2. B. DPR hanya dapat dibubarkan oleh MPR melalui sidang istimewa
    3. C. Pasal 7C menegaskan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR
    4. D. pembubaran DPR hanya dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi
    5. E. Presiden hanya dapat membubarkan DPR pada masa kegentingan yang memaksa
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Pasal 7C UUD NRI 1945 (hasil Perubahan Ketiga) menyatakan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini sejalan dengan sistem presidensial: Presiden dan DPR sama-sama dipilih rakyat dan tidak saling menjatuhkan, kecuali melalui mekanisme pemberhentian Presiden menurut Pasal 7A dan 7B.

  13. Soal 13 (tingkat sulit)

    Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menyebut sejumlah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak berikut yang termasuk kelompok tersebut adalah ...

    1. A. hak berserikat dan berkumpul
    2. B. hak memperoleh pelayanan kesehatan
    3. C. hak mendapatkan pendidikan
    4. D. hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar
    5. E. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pasal 28I ayat (1) menyebut hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak berserikat diatur Pasal 28E ayat (3), hak atas pelayanan kesehatan Pasal 28H ayat (1), serta hak atas pendidikan dan pengembangan diri Pasal 28C ayat (1); semuanya tidak termasuk hak yang tidak dapat dikurangi.

  14. Soal 14 (tingkat sedang)

    Seorang warganet menyebarkan tuduhan palsu tentang tetangganya dengan alasan bebas berpendapat. Pembatasan kebebasan itu dengan undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain berdasar pada ...

    1. A. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945
    2. B. Pasal 28F UUD NRI 1945
    3. C. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
    4. D. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945
    5. E. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pasal 28E ayat (3) justru menjamin kebebasan menyatakan pendapat, jadi bukan dasar pembatasannya.

  15. Soal 15 (tingkat sedang)

    Sekelompok pelaku usaha menilai sebuah Peraturan Pemerintah bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Lembaga yang berwenang menguji peraturan tersebut adalah ...

    1. A. Mahkamah Konstitusi, karena berwenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD
    2. B. Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945
    3. C. DPR, karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
    4. D. Komisi Yudisial, karena berwenang menjaga kehormatan hakim
    5. E. Presiden, karena Peraturan Pemerintah ditetapkan Presiden
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Pasal 24A ayat (1) memberi Mahkamah Agung wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap UUD (Pasal 24C ayat (1)), sehingga pilihan A keliru.

  16. Soal 16 (tingkat sulit)

    Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberi sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal berikut yang BUKAN kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ...

    1. A. menguji undang-undang terhadap UUD
    2. B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
    3. C. memutus pembubaran partai politik
    4. D. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
    5. E. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1). Empat kewenangan lainnya disebut tegas dalam Pasal 24C ayat (1), yang putusannya bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir.

  17. Soal 17 (tingkat sulit)

    Sebuah rancangan undang-undang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tetapi Presiden tidak mengesahkannya hingga lewat 30 hari sejak persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945, akibatnya adalah ...

    1. A. rancangan itu gugur dan harus dibahas ulang dari awal
    2. B. rancangan itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan
    3. C. rancangan itu dikembalikan ke DPR untuk mendapat persetujuan MPR
    4. D. Mahkamah Konstitusi harus memutus sah tidaknya rancangan itu
    5. E. rancangan itu baru sah setelah disetujui DPD
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Pasal 20 ayat (5) menegaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tetapi tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujui sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan ini mencegah Presiden menggagalkan undang-undang hanya dengan tidak menandatanganinya.

  18. Soal 18 (tingkat sedang)

    Sekelompok anggota DPD hendak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945, rancangan yang dapat mereka ajukan adalah rancangan undang-undang tentang ...

    1. A. pertahanan negara
    2. B. kewarganegaraan
    3. C. perimbangan keuangan pusat dan daerah
    4. D. pembentukan lembaga peradilan
    5. E. perlindungan konsumen
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Pasal 22D ayat (1) membatasi usul DPD pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bidang lainnya di luar itu tidak termasuk.

  19. Soal 19 (tingkat sulit)

    Perubahan Pertama UUD 1945 (1999) digerakkan oleh semangat membatasi kekuasaan Presiden. Salah satu hasilnya adalah ...

    1. A. pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden paling banyak dua kali masa jabatan lima tahun
    2. B. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat
    3. C. pembentukan Mahkamah Konstitusi
    4. D. pencantuman Bab XA tentang hak asasi manusia
    5. E. penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Pembatasan masa jabatan dalam Pasal 7 (lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan) ditetapkan pada Perubahan Pertama. Pemilihan langsung dan Mahkamah Konstitusi lahir pada Perubahan Ketiga (2001), Bab XA tentang HAM pada Perubahan Kedua (2000), dan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung pada Perubahan Keempat (2002).

  20. Soal 20 (tingkat mudah)

    Dalam perisai pada lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepala banteng melambangkan sila ...

    1. A. Ketuhanan Yang Maha Esa
    2. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
    3. C. Persatuan Indonesia
    4. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
    5. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Kepala banteng melambangkan sila keempat. Lambang sila lainnya: bintang untuk sila pertama, rantai untuk sila kedua, pohon beringin untuk sila ketiga, serta padi dan kapas untuk sila kelima.

  21. Soal 21 (tingkat mudah)

    Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila dikutip dari kitab Kakawin Sutasoma yang ditulis pada masa Kerajaan Majapahit oleh ...

    1. A. Mpu Prapanca
    2. B. Mpu Kanwa
    3. C. Mpu Tantular
    4. D. Mpu Sindok
    5. E. Mpu Panuluh
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Kakawin Sutasoma ditulis oleh Mpu Tantular pada masa Majapahit, dan dari sanalah frasa "Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa" dikutip. Mpu Prapanca menulis Nagarakertagama, sedangkan Mpu Kanwa menulis Arjunawiwaha.

  22. Soal 22 (tingkat mudah)

    Dalam rapat lingkungan, seorang warga mengusulkan agar kegiatan kerja bakti hanya diikuti warga yang sesuku. Usulan itu bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika karena ...

    1. A. kerja bakti harus dilakukan oleh seluruh warga di seluruh Indonesia
    2. B. kegiatan lingkungan hanya boleh diatur oleh pemerintah daerah
    3. C. suku mayoritas harus dibatasi jumlahnya
    4. D. semua warga harus memakai bahasa daerah yang sama
    5. E. keberagaman harus dirangkul sebagai kekuatan persatuan, bukan dijadikan dasar pembatasan
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga perbedaan suku, agama, dan budaya harus dihargai dan dipersatukan, bukan dijadikan alasan pengecualian. Pilihan lain tidak berkaitan dengan makna semboyan tersebut.

  23. Soal 23 (tingkat sedang)

    Pasal 25A UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ...

    1. A. sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
    2. B. negara maritim yang batas wilayahnya ditetapkan oleh Presiden
    3. C. negara kesatuan yang batas wilayahnya ditetapkan dengan ketetapan MPR
    4. D. negara kepulauan yang batas wilayahnya ditetapkan dalam perjanjian internasional
    5. E. negara kesatuan yang wilayahnya hanya terdiri atas daratan
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Pasal 25A, hasil Perubahan Kedua (2000), menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dengan batas dan hak-hak wilayah ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini sejalan dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

  24. Soal 24 (tingkat sedang)

    Sebuah kapal ikan asing tertangkap sedang menangkap ikan tanpa izin di perairan yang berjarak 150 mil laut dari garis pangkal Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, perairan tersebut berstatus ...

    1. A. laut teritorial, tempat Indonesia memiliki kedaulatan penuh
    2. B. laut lepas yang bebas bagi semua negara
    3. C. zona tambahan, tempat Indonesia hanya mengawasi bea cukai
    4. D. Zona Ekonomi Eksklusif, tempat Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam
    5. E. perairan pedalaman milik Indonesia
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Laut teritorial paling jauh 12 mil laut, zona tambahan hingga 24 mil laut, dan Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Jarak 150 mil laut berada di ZEE, tempat Indonesia memiliki hak berdaulat atas pemanfaatan sumber daya alamnya. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985.

  25. Soal 25 (tingkat sulit)

    Dalam sebuah diskusi, seorang peserta mengusulkan agar bentuk negara kesatuan diubah menjadi federal melalui amendemen UUD NRI 1945. Menurut UUD NRI 1945, usulan tersebut ...

    1. A. dapat dilakukan jika disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR
    2. B. tidak dapat dilakukan karena khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
    3. C. dapat dilakukan melalui referendum nasional
    4. D. dapat dilakukan jika disetujui bersama oleh Presiden dan DPR
    5. E. dapat dilakukan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Prosedur perubahan lain pun hanya melalui MPR menurut Pasal 37, tidak melalui referendum, kesepakatan Presiden dan DPR, atau putusan Mahkamah Konstitusi.

  26. Soal 26 (tingkat sedang)

    Pemerintah kabupaten ingin menetapkan kebijakan pelestarian tanah ulayat milik masyarakat adat setempat. Dasar konstitusional pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya adalah ...

    1. A. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945
    2. B. Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945
    3. C. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
    4. D. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945
    5. E. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: E

    Pembahasan: Pasal 18B ayat (2) menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 18 ayat (1) hanya mengatur pembagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

  27. Soal 27 (tingkat sedang)

    Urutan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dari yang tertinggi ke yang terendah adalah ...

    1. A. UUD NRI 1945; UU/Perppu; Ketetapan MPR; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Perda Provinsi; Perda Kabupaten/Kota
    2. B. UUD NRI 1945; Ketetapan MPR; UU/Perppu; Peraturan Presiden; Peraturan Pemerintah; Perda Provinsi; Perda Kabupaten/Kota
    3. C. UUD NRI 1945; Ketetapan MPR; UU/Perppu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Perda Kabupaten/Kota; Perda Provinsi
    4. D. UUD NRI 1945; Ketetapan MPR; UU/Perppu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Perda Provinsi; Perda Kabupaten/Kota
    5. E. Ketetapan MPR; UUD NRI 1945; UU/Perppu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Perda Provinsi; Perda Kabupaten/Kota
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: D

    Pembahasan: Hierarki yang benar adalah UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, lalu Perda Kabupaten/Kota. Pilihan lain keliru karena menukar posisi Ketetapan MPR dengan UU, Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden, atau Perda Provinsi dengan Perda Kabupaten/Kota.

  28. Soal 28 (tingkat mudah)

    Seorang siswa menolak menyontek karena yakin perbuatan itu bertentangan dengan nilai kejujuran dalam Pancasila, lalu menjadikan nilai itu pedoman bersikap sehari-hari. Dalam kasus ini Pancasila berfungsi sebagai ...

    1. A. pandangan hidup bangsa
    2. B. dasar negara
    3. C. sumber tertib hukum
    4. D. perjanjian luhur bangsa
    5. E. lambang persatuan bangsa
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: A

    Pembahasan: Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dasar negara dan sumber tertib hukum berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pembentukan hukum, bukan sikap pribadi seorang siswa.

  29. Soal 29 (tingkat sedang)

    Seorang petugas kelurahan menolak melayani warga yang berasal dari suku tertentu karena prasangka. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa ...

    1. A. setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
    2. B. setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu
    3. C. kemerdekaan berserikat dan berkumpul ditetapkan dengan undang-undang
    4. D. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
    5. E. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: B

    Pembahasan: Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, dan sikap petugas tersebut juga melanggar sila kedua serta Pasal 28D ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pilihan lain mengatur hal yang tidak berkaitan langsung dengan diskriminasi dalam pelayanan.

  30. Soal 30 (tingkat sulit)

    Sebuah fraksi di MPR mengusulkan perubahan pasal UUD NRI 1945. Syarat yang ditetapkan Pasal 37 UUD NRI 1945 agar usul itu diajukan dan diputuskan adalah ...

    1. A. diajukan sekurang-kurangnya setengah anggota MPR, sidang dihadiri tiga perempat anggota, dan disetujui dua pertiga anggota
    2. B. diajukan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR, sidang dihadiri setengah anggota, dan disetujui tiga perempat anggota
    3. C. diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota, dan disetujui sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota
    4. D. diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, sidang dihadiri setengah anggota, dan disetujui dua pertiga anggota
    5. E. diajukan Presiden, sidang dihadiri dua pertiga anggota, dan disetujui 50 persen ditambah satu anggota
    Lihat jawaban dan pembahasan

    Kunci jawaban: C

    Pembahasan: Pasal 37 UUD NRI 1945 mensyaratkan usul perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Pasal tersebut tidak memberi hak mengusulkan perubahan kepada Presiden.